Zero Covid-19 Tiongkok: Perekonomian Lesu, Warga Demo Karena Frustasi

Warga China berunjuk rasa menolak kebijakan Zero Covid-19. Source: CNN Indonesia.

Kebijakan Zero Covid-19 Tiongkok yang diberlakukan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping membuat perekonomian negara itu melambat. Selain itu, warga Tiongkok yang geram dan frustasi karena dilarang keluar rumah selama berbulan-bulan akhirnya melakukan aksi protes besar-besaran pada Minggu, 27 November 2022.

Covid-19, penyakit infeksi menular yang telah membunuh lebih dari 6 juta orang di seluruh dunia itu nampaknya masih belum bisa “move on” dari negara asalnya. Bagaimana tidak? Tiongkok justru baru saja memecahkan rekor baru dalam pelonjakan kasus baru Covid-19.

Cukup ekstrem, ada 55.616 kasus baru dalam sehari, tepatnya pada hari Rabu, 23 November 2022. Jumlah ini adalah yang tertinggi di Tiongkok sejak Covid-19 muncul pertama kali.

Berkali-kali Tiongkok dikabarkan telah bebas dari Covid-19 dan membuka lockdown secara total. Namun, untuk kali ini nampaknya negara tersebut justru terjun jauh ke dalam jurang. Sebab, pasien Covid-19 di negara bambu itu semakin membludak.

Mengetahui jumlah kasus yang kian hari bukannya menurun, tetapi malah melonjak tinggi, Presiden Tiongkok Xi Jinping kemudian memberlakukan kebijakan Zero Covid-19 di negaranya untuk menekan angka kasus baru yang diprediksi akan terus bertambah.

Ketika negara lain telah melakukan pelonggaran, berbeda dengan pemerintah Tiongkok yang harus mengetatkan pembatasan sosial bagi warganya selama berbulan-bulan. Akademisi sekaligus peneliti dari Universitas Fudan, Shanghai menjelaskan bahwa Tiongkok memang sangat rentan mengalami tsunami Covid-19.

Sama seperti pemberlakuan lockdown pada masa-masa sebelumnya, Beijing yang merupakan ibukota Tiongkok menutup sejumlah fasilitas publik seperti sekolah, restoran, dan berbagai pusat keramaian yang menjadi pemicu utama cepatnya penularan Covid-19. Sebagian otoritas juga memberlakukan lockdown secara parsial di wilayahnya.

Namun, sepertinya kali ini Tiongkok kurang matang dalam meracik kebijakan, khususnya dalam memprediksi masa depan. Tiongkok menerima sejumlah kritikan dari berbagai pihak termasuk World Health Organization (WHO). WHO menyebut bahwa strategi yang Tiongkok gunakan itu tidak akan bisa berkelanjutan. Sedangkan, Tiongkok masih kekeh menjalankan strategi itu tanpa segera beralih ke cara yang lebih efektif dan efisien.

"Kami tidak berpikir itu (kebijakan Zero-Covid-19) bisa dilakukan berkelanjutan, mengingat perilaku virus dan apa yang sekarang kami antisipasi di masa depan," jelas Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers, dilansir dari Reuters, pada hari Rabu, 11 Mei 2022 lalu.

"Kami telah mendiskusikan masalah ini dengan para ahli di China. Dan kami mengindikasikan bahwa pendekatan tersebut (kebijakan Zero-Covid-19) tidak akan berkelanjutan. Saya pikir perubahan akan sangat penting," tambahnya.

Tidak kunjung usainya pemberlakuan Zero Covid-19 telah menjadi boomerang bagi Tiongkok sendiri. Keinginan Xi untuk membuat Tiongkok tetap survive dari lonjakan kasus Covid-19, membuat sirkulasi perekonomian negaranya terganggu karena kebijakan yang dibuatnya.

Selain untuk menekan angka pertumbuhan kasus Covid-19, ternyata kebijakan tersebut juga ikut menekan angka pertumbuhan ekonomi. Sebab, berbagai kegiatan ekonomi menjadi terhambat bahkan terhenti. World Bank memprediksi adanya pelambatan dalam pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahun ini dari tahun sebelumnya.

Nampaknya, perekonomian Tiongkok memang sedang memasuki era kegelapan. Menurut Trading Economics, pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahun 2010 mencapai 10,6 persen, kemudian anjlok menjadi 2,2 persen saja pada tahun 2020 karena pandemi. Kemudian naik menjadi 8,1 persen pada tahun 2021.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, World Bank memprediksi PDB Tiongkok hanya mencapai 2,8 persen saja pada tahun ini. Angka yang begitu kecil untuk se-level negara yang perekonomiannya terbesar di Asia sekaligus rival Amerika Serikat sebagai negara adidaya.

Selain memberikan efek buruk secara ekonomi, kebijakan ini juga dinilai memberikan efek buruk secara sosial. Pembatasan mobilisasi membuat warga Tiongkok menjadi kesulitan bekerja. Khususnya bagi mereka yang hanya memiliki pendapatan harian, pastinya akan lebih kesulitan untuk sekadar bertahan hidup.

Apalagi, lesunya perekonomian negara membuat harga barang termasuk kebutuhan pokok menjadi naik. Hal itu membuat setiap orang merasa lebih terbebani dan harus memangkas beberapa pengeluaran mereka karena naiknya biaya hidup. Lantas bagaimana dengan mereka yang kesulitan untuk hidup? Atau mereka yang kehilangan pekerjaan?

Semua permasalahan itu membuat warga Tiongkok semakin frustasi. Banyak dari mereka yang mencoba untuk kabur dari “penjara” itu. Mereka merasa tidak akan mati karena infeksi virus, tetapi akan mati karena kelaparan.

Warga Guangzhou yang kebanyakan bekerja sebagai buruh memberontak atas penolakan kebijakan pemerintah Tiongkok itu karena mereka kesulitan mendapatkan uang. Mereka bentrok dengan sejumlah aparat, menjungkirbalikkan mobil-mobil polisi, dan merusak pembatas-pembatas yang digunakan untuk membatasi mobilisasi warga.

Kemudian sebuah insiden terjadi, yaitu kebakaran sebuah apartemen di Urumqi, Xinjiang pada Kamis malam, 24 November 2022. Insiden tersebut menewaskan 10 orang serta sembilan orang lainnya luka-luka. Warga pun menyalahkan pemerintah karena kebijakan Zero Covid-19 diklaim membuat petugas susah memadamkan kobaran api.

Kemarahan publik pun semakin tidak dapat terbendungkan lagi. Warga di Urumqi, Xinjiang melakukan aksi protes untuk menolak kebijakan Zero Covid-19 khususnya pelebaran aturan lockdown yang menyulitkan itu. Warga di wilayah lain termasuk Shanghai rupanya ikut tersulut, sehingga terjadilah aksi serupa di kota tersebut pada Minggu pagi, 27 November 2022. Warga Tiongkok menyerukan Xi Jinping untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden.

Ini adalah pemberontakan sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya, lebih dari 10 wilayah di Tiongkok membatalkan aturan lockdown pasca meledaknya aksi demo besar-besaran ini.

(Dimas Septo Nugroho)

Baca juga di E-Paper Harian Disway.